1. Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk Suplemen Kesehatan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 141 (a), penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Berdasarkan peraturan ini, maka pada tanggal 17 Oktober 2026 produk Suplemen Kesehatan yang beredar di Ind

1. Stages of Mandatory Halal Certification for Health Supplement Products In the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance, Article 141 (a), the stages of mandatory halal certification for Traditional Medicines, Quasi Drugs, and Health Supplement products begin from 17 October 2021 until 17 October 2026. Based on this regulation, starting on 17 October 2026, Health Supplement products circulating in Indonesia mus

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Kedeputian 2 BPOM mengadakan acara Sosialisasi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya terkait  registrasi Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Obat Kuasi.   UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan tahun 2020. UU ini dibentuk untuk beberapa tujuan diantaranya : Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta ind

On August 22, 2022, Deputy II of BPOM held a Socialization Event on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations related to the registration of Traditional Medicines (OT), Health Supplements (SK), and Quasi Drugs.   Law No. 11 of 2020 on Job Creation was enacted in 2020. This law was formulated for several objectives, including: Creating and expanding employment opportunities by providing convenience, protection, and empowerment for cooperatives and MSMEs, as we

Berdasarkan UU No. 33/2014 pasal 67 ayat 1 bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang -Undang ini diundangkan yaitu Oktober 2019. Namun hingga Oktober 2018 Rancangan Peraturan Pemerintah ataupun peraturan teknis lainnya Dari FGD yang berlangsung selama 5 jam, diperoleh notulen sebagai berikut : 1. Penerapan UU JPH dilakukan secara bertahap, yaitu : • produk makanan minuman: 1 &ndash

Based on Law No. 33/2014 Article 67 Paragraph 1, the obligation to obtain halal certification for products circulated and traded within the territory of Indonesia becomes effective five (5) years from the enactment of the Law, namely October 2019. However, until October 2018, the Draft Government Regulation and other technical regulations had not yet been issued. From the 5-hour Focus Group Discussion (FGD), the following minutes were recorded: 1. Gradual Implementation of the Halal Product Assu

Menjelang akhir tahun 2018, Badan POM mengadakan konsultasi publik dan diskusi pembahasan beberapa rancangan peraturan terkait Suplemen Kesehatan, antara lain : Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan , yang dilakukan pada tanggal 22 November 2018 dan 21 Desember 2018 Registrasi Suplemen Kesehatan, yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018 dan 4 Desember 2018 Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan, yang dilakukan pada tanggal 14 November 2018 Dalam pertemuan ter

Towards the end of 2018, the Indonesian Food and Drug Authority (Badan POM) held public consultations and discussion sessions to review several draft regulations related to Health Supplements, including: Technical Guidelines for Advertising Supervision of Traditional Medicines and Health Supplements, conducted on 22 November 2018 and 21 December 2018 Health Supplement Registration, conducted on 12 November 2018 and 4 December 2018 Guidelines for Health Supplement Claims, conducted on 14 November

Pada tanggal 9 September 2015, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi nasional, Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal.  Pada tahap I meliputi:  1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)  2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional  3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti  Adapun bentuk paket kebijakan yang dimaksud dalam po

On September 9, 2015, the Government issued the Economic Policy Package to stimulate the national economy. The Government implemented a series of deregulation policies, debureaucratization, and provided fiscal incentives. Stage I includes: 1. Enhancing the Competitiveness of National Industries (Deregulation, Debureaucratization, Fiscal Incentives) 2. Accelerating National Strategic Projects 3. Increasing Investment in the Property Sector The forms of policy packages referred to in point (1) abo

Perkembangan berdasarkan data dari Freedonia, Chris Lee mengungkapkan bahwa permintaan nutraceutical ingredients diprediksi meningkat sebesar 7,2% setiap tahunnya.  Diperkirakan pada 2017 akan mencapai angka USD 30 miliar.  Ingridien tersebut digunakan untuk memproduksi produk akhir dengan total nilai sebesar USD 369 miliar.  “Pertumbuhan ini utamanya datang dari emerging market, seperti Brazil, Cina, India, Meksiko, dan Turki.  Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan

Based on developments from Freedonia data, Chris Lee revealed that demand for nutraceutical ingredients is predicted to increase by 7.2% annually. It is estimated that in 2017 it will reach USD 30 billion. These ingredients are used to produce finished products with a total value of USD 369 billion. “This growth mainly comes from emerging markets, such as Brazil, China, India, Mexico, and Turkey. This condition is driven by the growing middle class with higher disposable income to purchase premi

Dalam rangka mendukung usaha di Bidang Suplemen Kesehatan, Badan POM telah melakukan sosialisasi terhadap beberapa rancangan peraturan Ka BPOM dan mengundang APSKI untuk memberikan masukan atas Rancangan PerKa tersebut. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplement Kesehatan Rancangan PerKa BPOM terdiri atas 7 Bab yang diantaranya berisi tentang Standard dan Persyaratan (umum, wadah, penandaan, produk import, iklan), Pengawasan (baik p

In order to support activities in the Health Supplement sector, BPOM has conducted outreach regarding several draft regulations issued by the Head of BPOM and invited APSKI to provide input on these draft regulations. Draft Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority on the Basic Provisions for Health Supplement Oversight The BPOM draft regulation consists of 7 chapters, which include Standards and Requirements (general, packaging, labeling, imported products, advertising),