NEWS UPDATE
BERITA TERBARU
Penerapan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
Berdasarkan UU No. 33/2014 pasal 67 ayat 1 bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang -Undang ini diundangkan yaitu Oktober 2019. Namun hingga Oktober 2018 Rancangan Peraturan Pemerintah ataupun peraturan teknis lainnya
Dari FGD yang berlangsung selama 5 jam, diperoleh notulen sebagai berikut :
1. Penerapan UU JPH dilakukan secara bertahap, yaitu :
• produk makanan minuman: 1 – 3 tahun
• produk selain makanan minuman (termasuk Suplemen Kesehatan): 1 – 5 tahun
Disamping itu, penerapan secara bertahap ditujukan hanya bagi industri yang belum memperoleh Sertifikat Halal, tetapi industri yang telah melaksanakan kewajiban Halal dan Bersertifikat tidak diperkenankan lagi untuk menerapkan secara bertahap tetapi mereka harus melanjutkan kewajiban Halal
2. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Halal Luar
Negeri (LHLN) :
APSKI mengusulkan agar LHLN tidak dibatasi secara teritori (hanya terbatas untuk negara tertentu) dalam menerbitkan Sertifikasi Halal, mengingat keterbatasan adanya LHLN
3. Grace period untuk Penandaan: APSKI mengusulkan agar Pelaku usaha dapat diberikan grace period 3 tahun dari sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama untuk menyesuaikan Penandaan lama (yang mencantumkan Halal Logo dari MUI) menjadi Penandaan baru yang mencantumkan Logo Halal dari BPJPH. Untuk menghindari adanya perbedaan waktu, karena sertifikasi MUI yang berlaku 2 tahun dapat berakhir pada tahun 2019 ataupun 2020.
4. Pencantuman Logo Halal: APSKI setuju dengan usulan BPJPH agar pelaku usaha dapat langsung mencantumkan Logo Halal pada Label setelah memperoleh Sertifikat halal dari BPJPH, tetapi Badan POM perlu melakukan kajian serta diskusi lebih lanjut mengenai teknisnya
5. Pencantuman Kadar Alkohol :
• Kadar alcohol yang boleh digunakan dalam Suplemen Kesehatan adalah dibawah 1%
• Namun Kadar alcohol harus dicantumkan berdasarkan PerKa BPOM No. HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan
• Perlu diskusi lebih lanjut antara BPJPH dan Badan POM terkait kewajiban pencantuman kadar alcohol (khususnya dibawah 1%) untuk produk yang sudah bersertifikat halal (dengan logo halal) karena hal ini akan kontradiktif dan membingungkan konsumen.
6. Alat dan fasilitas produksi dapat digunakan bersama, selama tidak menggunakan bahan porcine dan turunannya
7. Positive List Bahan Baku : APSKI mengusulkan agar bahan baku yang digunakan pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, dapat ditambahkan kedalam positive List
8. APSKI mengusulkan agar dimungkinkan proses Sertifikasi Halal dapat dilakukan secara parallel dengan proses Registrasi untuk mendapat Ijin Edar di BPOM
Seluruh peserta merasakan pentingnya acara FGD dan memperoleh kejelasan atas penerapan UU JPH, bahkan BPJPH dan Badan POM mengusulkan untuk mengadakan diskusi lanjutan yang dijadwalkan Januari 2019. APSKI juga telah melaporkan kegiatan diatas (termasuk seluruh materi presetnasi beserta catatan hasil FGD) kepada Kepala BPJPH dan Deputi 2 Badan POM.
Dra. Shelly Taurhesia, Apt. PhD.
Wakil Ketua Umum
Implementation of Law No. 33/2014 on Halal Product Assurance.
Based on Law No. 33/2014 Article 67 Paragraph 1, the obligation to obtain halal certification for products circulated and traded within the territory of Indonesia becomes effective five (5) years from the enactment of the Law, namely October 2019. However, until October 2018, the Draft Government Regulation and other technical regulations had not yet been issued.
From the 5-hour Focus Group Discussion (FGD), the following minutes were recorded:
1. Gradual Implementation of the Halal Product Assurance Law (UU JPH) :
The implementation will be conducted in phases as follows:
• Food and beverage products: 1–3 years
• Non–food and beverage products (including Health Supplements): 1–5 years
In addition, the gradual implementation applies only to industries that have not yet obtained Halal Certification. Industries that have already fulfilled halal obligations and obtained certification are not permitted to revert to phased implementation and must continue to comply with halal requirements.
2. Halal Certificates Issued by Foreign Halal Bodies (LHLN):
APSKI proposes that Foreign Halal Bodies should not be restricted territorially (i.e., limited only to certain countries) in issuing halal certification, considering the limited number of recognized LHLNs./p>
3. Grace Period for Labeling: APSKI proposes that business actors be granted a 3-year grace period starting from the issuance of the Minister of Religious Affairs Regulation to adjust their existing labels (which display the MUI halal logo) to the new labels featuring the BPJPH halal logo. This is necessary to avoid timing discrepancies, as MUI certificates valid for 2 years may expire in 2019 or 2020.
4. Placement of the Halal Logo: APSKI agrees with BPJPH’s proposal that business operators may directly include the Halal Logo on the product label after receiving the halal certificate from BPJPH. However, the National Agency of Drug and Food Control (Badan POM) needs to conduct further studies and discussions regarding the technical aspects.
5. Alcohol Content Declaration :
• The permissible alcohol content in Health Supplements is below 1%.
• Alcohol content must still be declared in accordance with BPOM Regulation No. HK.03.1.23.06.10.5166 of 2010 concerning the labeling of specific ingredients, alcohol content, and expiry dates on drugs, traditional medicines, dietary supplements, and food.
• Further discussion is needed between BPJPH and BPOM regarding the obligation to declare alcohol content (especially below 1%) for products that already hold halal certification (with the halal logo), as such labeling may create contradictions and confuse consumers.
6. Shared Use of Equipment and Production Facilities Equipment and facilities may be shared as long as they do not use porcine-derived materials.
7. Positive List of Raw Materials : APSKI proposes that raw materials used in products that have obtained Halal Certification be added to the Positive List.
8. Parallel Halal Certification Process: APSKI proposes that the Halal Certification process be allowed to run in parallel with the registration process for obtaining marketing authorization (Izin Edar) from BPOM.
All participants acknowledged the importance of the FGD and gained clarity on the implementation of the Halal Product Assurance Law. BPJPH and BPOM even recommended holding a follow-up discussion scheduled for January 2019. APSKI has also reported the above activities (including all presentation materials and FGD notes) to the Head of BPJPH and the Deputy II of BPOM.
Dra. Shelly Taurhesia, Apt., Ph.D.
Vice Chairperson General