Berdasarkan UU No. 33/2014 pasal 67 ayat 1 bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan yaitu Oktober 2019. Namun hingga Oktober 2018 Rancangan Peraturan Pemerintah ataupun peraturan teknis lainnya Dari FGD yang berlangsung selama 5 jam, diperoleh notulen sebagai berikut :
1. Penerapan UU JPH dilakukan secara bertahap, yaitu :
Menjelang akhir tahun 2018, Badan POM mengadakan konsultasi publik dan diskusi pembahasan beberapa rancangan peraturan terkait Suplemen Kesehatan, antara lain :
Dalam pertemuan tersebut dibahas usulan-usulan dari APSKI yang telah diberikan sebelumnya kepada Badan POM. Banyak yang diakomodir:
Pada tanggal 9 September 2015, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi nasional, Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal.
Pada tahap I meliputi:
1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)
2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional
3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti
Adapun bentuk paket kebijakan yang dimaksud dalam point (1) diatas adalah:
a) Deregulasi:
• Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.
• Melakukan keselarasan antar peraturan.
• Melakukan konsistensi peraturan.
Perkembangan berdasarkan data dari Freedonia, Chris Lee mengungkapkan bahwa permintaan nutraceutical ingredients diprediksi meningkat sebesar 7,2% setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2017 akan mencapai angka USD 30 miliar. Ingridien tersebut digunakan untuk memproduksi produk akhir dengan total nilai sebesar USD 369 miliar. “Pertumbuhan ini utamanya datang dari emerging market, seperti Brazil, Cina, India, Meksiko, dan Turki. Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan jumlah kelas menengah dengan disposable income yang lebih tinggi untuk membeli produk premium,” kata Chris. Jika permintaan di emerging market terus tumbuh.
untuk produk kesehatan secara umum, maka dorongan inovasi di pasar negara maju –seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat agak berbeda. Di negara tersebut inovasi lebih menekankan pada manfaat kesehatan secara khusus.
Dalam rangka mendukung usaha di Bidang Suplemen Kesehatan, Badan POM telah melakukan sosialisasi terhadap beberapa rancangan peraturan Ka BPOM dan mengundang APSKI untuk memberikan masukan atas Rancangan PerKa tersebut.
